Pemerintah Harus Evaluasi Pemberian Bintang Jasa Ke Pejabat Yang Berurusan Dengan Hukum
Bintang Jasa Subyektif

By Aministrator 18 Agu 2019, 20:19:15 WIB Polhukam
Pemerintah Harus Evaluasi Pemberian Bintang Jasa Ke Pejabat Yang Berurusan Dengan Hukum

ARUS jakarta. Dari informasi yang awak media Arusnews berhasil dihimpun, melalui  Narasumber Ketua ISeA (BPK) Watch  Zindar Kar Marbun yang juga mantan auditor dan pejabat senior di Badan Pemeriksa Keuangan. Ketua Umum Organisasi Masyarakat Garuda Pengawal Merah Putih ( GARDAPATIH ) Denny Maulana telah mengkonfirmasi langsung perihal pemberian Bintang Jasa Kehormatan kepada para  Pejabat atau mantan Pejabat BPK RI.


Penerima Bintang berasal dari BPK adalah : 

BINTANG MAHA PUTERA UTAMA kepada

a. Prof. Dr MSD. CA, CPA (Ketua BPK RI Periode 2017 s/d sekarang)
b. Drs HP, MBA, AK (Ketua BPK RI Periode 2009- 2014)
c. Prof. H HAA, MA, Phd (Ketua BPK RI Periode 2014-2017 yg saat ini Anggota BPK RI)
2. BINTANG JASA UTAMA kepada,
a. Dr AQ SE, MM, MSi (Anggota III BPK RI Periode 2017-2019)
b. Ir IY, MT (Periode 2017 sd sekarang)
c. Alm. Prof. Dr EMS, C Fr A, QIA.

BPK Watch menyatakan pada Jumat (16/8/2019)" Keprihatinannya yang mendalam atas penganugerahan tersebut namun bagaimanapun hal tersebut telah terjadi yang dinyatakan ditentukan atas dasar penetapan Tim atau Dewan Gelar, Tanda Jasa, Kehormatan.
Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah.

Berdasarkan hasil investigasi  dari  Denny Maulana ( Ketum LSM GARDAPATIH) menyatakan" Saya sependapat dengan BPK Watch bahwa pemilihan seharusnya  diselenggarakan secara obyektif dan transparan. Terlebih pemberian Bintang Maha Putera Utama, ini seharusnya merupakan orang-orang pilihan yang luar biasa.

Bagaimana mungkin HP yang sudah tercemar  (kasus BCA), HA  (kasus kode etik, Panama Papers, ketidak patuhan (LHKPN) dan juga  kepada MSD  yang sama sekali tidak memiliki Prestasi apa-apa. Apalagi disebut menonjol atau  membanggakan luar biasanya lagi tiga Anggota BPK juga menerima  Bintang Jasa Utama lainnya padahal saat ini tidak terlihat prestasi dari BPK.

Hal ini telah membuat  kecurigaan, jangan-jangan telah terjadi proses yang tidak obyektif. Pemikiran  bisa pula menjalar kepada penerima-penerima tanda Jasa lainnya yang juga banyak mendekat dengan penegak hukum

Oleh sebab itu. Kami dari Organisasi Masyarakat GARDAPATIH yang menjunjung tinggi  harga diri Bangsa, mengharapkan Pemerintah mau mengambil tindakan juga langkah penertiban termasuk dalam pemberian tanda-tanda kehormatan.
Demikian hal yang perlu kami sampaikan. Semoga hal ini dapat menjadi perhatian kepada Pemerintah yang sedang Gencar-gencarnya untuk Memberantas para Koruptor. Serta tidak salah langkah dalam setiap pengambilan Keputusan.
Marno/Niko/Red




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Presiden Pilihan anda 2019?
  Prabowo - Sandi
  Jokowi - Maruf Amin

Komentar Terakhir

  • Robby Prihandaya

    Komentar paling pedas Khamenei adalah Iran tidak pernah mengenal Israel. Negara ini juga secara ...

    View Article
  • Tommy Utama

    Para pengunjuk rasa membawa bendera-bendera Palestina dan foro-foto pemimpin tertinggi ...

    View Article
  • Robby Prihandaya

    Anda penyuka Transformer? Tentu hal yang paling menarik saat menonton film Transformer salah ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video